Budi Gunadi Sadikin: 1.824 Orang Terkaya Masih Terima PBI BPJS, Data Akan Direview 3 Bulan
JAKARTA – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap masih adanya ketidaktepatan data dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/2/2026), ia menyebut terdapat 1.824 orang dari kategori ekonomi paling tinggi (desil 10) yang masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS.
“Dari data yang sudah di-clean up kemarin, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada,” ujar Budi.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pasalnya, kuota PBI saat ini sekitar 96,8 juta peserta, sehingga jika tidak tepat sasaran, warga kurang mampu bisa kehilangan haknya.
11 Juta Data Akan Direkonsiliasi
Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi terhadap sekitar 11 juta data peserta yang berubah status dari PBI menjadi non-PBI dalam tiga bulan ke depan. Proses ini melibatkan:
BPJS Kesehatan
Badan Pusat Statistik (BPS)
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Pemerintah daerah
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan iuran benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat tidak mampu.
Tidak Ganggu Pelayanan Kesehatan
Budi memastikan bahwa penataan data ini tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan penyakit katastropik.
Dalam masa transisi tiga bulan, BPJS dan pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada peserta yang dinilai mampu secara ekonomi.
“Dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, ‘Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.’ Kan Rp 42 ribu ya. Masa nggak bisa bayar Rp 42 ribu orang desil 10?’,” tegasnya.
Agar Kuota Tepat Sasaran
Penyesuaian ini bertujuan agar kuota PBI dapat dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Supaya porsinya bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu,” tutupnya. (TIM).
