BPJS Gratis untuk Semua? Hitung-hitungan di Senayan dan Ujian Political Will
JAKARTA – Matawarta. Wacana BPJS Kesehatan gratis untuk seluruh rakyat kembali mengemuka. Di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Rabu (11/2/2026), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Charles Honoris, memaparkan simulasi angka yang dinilainya membuka peluang negara menanggung iuran mayoritas peserta JKN.
“Bisa enggak? Bisa. Mampu enggak? Menurut saya mampu,” tegas Charles, menekankan bahwa persoalan utama bukan semata fiskal, melainkan political will.
Simulasi Angka: Rp108,8 Triliun per Tahun
Charles memulai dari data demografis. Dari total sekitar 280 juta penduduk Indonesia, ia mengurangi kelompok yang telah memiliki skema pembiayaan tersendiri:
38 juta pekerja formal
28 juta PNS/TNI/Polri
4,5 juta pensiunan PNS/TNI/Polri
Tersisa sekitar 216,5 juta jiwa yang dinilai berpotensi ditanggung penuh oleh negara.
Dengan asumsi iuran Rp42.000 per orang per bulan, perhitungannya sebagai berikut:
Rp42.000 x 216,5 juta jiwa = Rp9,07 triliun per bulan
Rp9,07 triliun x 12 bulan = Rp108,8 triliun per tahun
“Dengan demikian kita bisa mencapai UHC 100 persen dan keaktifan peserta 100 persen,” ujarnya.
Angka tersebut memang besar. Namun Charles menilai kapasitas fiskal Indonesia memungkinkan.“Pak Menkeu sudah bilang uang kita banyak. Sekarang tinggal membutuhkan political will negara,” katanya.
Dikaitkan dengan Anggaran MBG
Dalam paparannya, Charles juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 yang dianggarkan Rp335 triliun. Ia membuat simulasi jika serapan anggaran hanya 85 persen, maka ada potensi sisa sekitar Rp50 triliun.
Jika ditambah Rp56 triliun yang telah dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka totalnya menjadi sekitar Rp106 triliun—mendekati kebutuhan Rp108,8 triliun per tahun.
Secara matematis, menurutnya, ruang fiskal itu tersedia jika pemerintah bersedia melakukan penataan prioritas anggaran.
Antara Ideal dan Realitas Fiskal
Wacana ini memantik perdebatan. Selama ini, isu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kerap dibayangi defisit, ketidaktepatan sasaran subsidi, hingga persoalan kepatuhan iuran peserta mandiri.
Gagasan negara mengambil alih penuh iuran mayoritas rakyat tentu akan mengubah desain pembiayaan JKN secara fundamental.
Pertanyaannya kemudian:
Apakah realistis mengandalkan potensi sisa serapan anggaran?
Bagaimana keberlanjutan fiskalnya dalam jangka panjang?
Apakah kebijakan ini akan memperkuat atau justru membebani sistem kesehatan nasional?
Hingga kini, wacana tersebut masih sebatas usulan dan simulasi di tingkat parlemen. Namun satu hal menjadi jelas, gagasan BPJS gratis bukan lagi sekadar diskursus pinggiran. Ia telah masuk ruang resmi pembahasan negara, lengkap dengan angka dan argumentasi.
Seperti yang ditegaskan Charles, persoalannya kini bukan lagi sekadar soal ada atau tidaknya uang. Melainkan, apakah kesehatan universal benar-benar menjadi prioritas nasional. (TIM).
